Aktivis Timor Timur membawa peti mati palsu dalam upacara peringatan pembantaian Santa Cruz di Dili, 12 November 2003. Ratusan warga menghadiri upacara memperingati pembantaian ‘Santa Cruz’ pada 12 November 1991 selama pendudukan Indonesia dari bekas koloni Portugis. (CANDIDO ALVES/AFP/Getty Images)

in Translation

PBB tuntut seorang jenderal atas kejahatan di Timor Timur

Perserikatan Bangsa-Bangsa hari ini menuntut bekas panglima TNI Jenderal Wiranto, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dalam tragedi berdarah pada 1999 di Timor Timur.

Jenderal Wiranto, disebut sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah yang menyapu bekas wilayah Indonesia selama masa referendum yang didukung PBB, di samping enam jenderal senior lain dan mantan Gubernur Timor Timur, Abilio Soares.

Bagaimanapun, ini nampak meragukan bahwa Indonesia akan menyerahkan diri atas semua tuntutan itu pada pengadilan di Dili, ibukota Timor Timur. Pemerintah di Jakarta sejauh ini menolak dengan hormat surat perintah penangkapan, dan pada hari ini mengatakan “abaikan saja” pesan terakhir dari PBB.

“Ia [Jenderal Wiranto] adalah orang bebas … Mengapa harus ditindak?” kata Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirayuda. “Siapa yang memberi [PBB] mandat untuk menjatuhkan tuntutan pada warga Indonesia, atas dasar apa, atas kewenangan apa?”

PBB menyatakan: “Para tersangka semuanya dituntut atas kejahatan terhadap kemanusiaan karena pembunuhan, deportasi, dan penganiayaan.”

Dugaan kejahatan “dilakukan sebagai bagian dari serangan sistematis yang menyebar luas melawan warga sipil di Timor Timur dan lebih spesifik ditujukan kepada mereka yang percaya pada akan kemerdekaan Timor Timur”.

Perintah resmi untuk proses peradilan di Dili mencakup segala kejahatan yang dijalankan pada 1999 di Timor Timur, terlepas dari pelaku kejahatan adalah warga Timor Timur atau Indonesia. Sejauh ini telah diperkirakan 178 orang, namun 106 dari jumlah itu—termasuk 12 tentara Indonesia—masih bebas di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum delegasinya ke ke Timor Timur untuk menjalani peradilan.

Jaksa penuntut di Dili telah mengirim surat perintah terbaru dari delapan tuntutan kepada kantor pengacara jenderal lalu menembusinya pada lembaga penegak hukum internasional, Interpol. Di bawah hukum Timor Timur, tersangka bisa dijatuhi hukuman penjara maksimal 25 tahun.

“Saya menerima bahwa saat ini kita tidak bisa melakukan perintah penangkapan,” kata Stuart Alford, jaksa penuntut untuk kejahatan berat di Dili. “Tetapi itu bukan berarti kami hanya orang-orang yang bisa memainkan bagian mereka dalam kasus ini. Sekarang terserah orang-orang di luar kantor kejaksaan di Timor Timur untuk menentukan alur invesigasinya dan kejaksaan akan menanganinya.”

Kelompok hak asasi manusia, yang sudah lama memanggil Jenderal Wiranto untuk bertanggung jawab atas peristiwa Agustus 1999, memberi pujian atas tuntutan itu namun mengatakan mereka hanya akan puas jika PBB mengadakan peradilan internasional untuk Timor Timur, seperti yang dilakukan saat mengusut pelaku kejahatan perang di Rwanda dan Yugoslavia.

“Ini lebih mengarah pada kemenangan politik daripada kemenangan hukum,” kata Agung Yudhawiranata, peneliti hukum di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), sebuah lembaga hak asasi manusia di Indonesia.

“Kami tahu bahwa Wiranto tidak akan menyerahkan diri kepada pengadilan Dili namun kami harap ini akan menjadi goncangan bagi pemerintah Indonesia, yang telah gagal menuntut Wiranto dan menekan masyarakat seluruh dunia untuk mengadakan pengadilan internasional.”

Pengacara Wiranto, yang diyakini semuanya berada di Indonesia, mengatakan mereka belum menerima tuntutan dan menolak memberi tanggapan.

Tuntutan ditujukan pada Jenderal Wiranto, enam jenderal yang bertanggung jawab mengamankan Timor Timur dan bekas Gubernur Soares yang membiayai, memberi pelatihan dan persenjataan milisi pro-Indonesia yang bergabung dengan militer Indonesia dalam pembantaian lebih dari 1.000 orang dan penggusuran 250.000 warga Timor Timur agar meninggalkan rumah mereka sebelum dan setelah referendum.

Enam jenderal itu adalah Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal Adam Rachmat Damiri, Kolonel Suhartono Suratman, Kolonel Mohammad Noer Muis, dan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat.

Tahun lalu Indonesia mendirikan pengadilan khusus hak asasi manusia untuk menangani kasus kekerasan di Timor Timur. Beberapa tersangka yang dituntut hari ini adalah 18 tentara dan polisi sudah menghadapi sidang di Jakarta untuk dugaan keterlibatan dalam kekerasan. Soares telah dihukum tiga tahun, tapi tetap bebas pada proses banding, sementara proses pengadilan terhadap Damiri dan Suratman terus berjalan. Sudrajat telah bebas dari segala tuduhan.

Pemerintah Indonesia di Jakarta menunjukkan adanya pengadilan sebagai bukti menegakkan keadilan. Namun aktivis hak asasi manusia mengkritik pengadilan sebagai langkah pemutihan. Dari jumlah keseluruhan, hanya empat pelaku yang dinyatakan bersalah.

Tuntutan hari ini mengarah pada orang yang terlibat dalam pembantaian 280 dalam 10 serangan terpisah. Di antaranya adalah pembantaian massal di Liquica, serangan terhadap massa unjuk rasa di Dili dan serangan gabungan terhadap gereja di Dili.

Pada 1975, tentara Indonesia menyerbu Timor Timur, merebut bekas koloni Portugis di tahun berikutnya. Setelah 24 tahun pemerintahan Indonesia, mayoritas warga Timor Timur mendukung kemerdekaan mereka pada Agustus 1999, meski terjadi pertumpahan darah dengan tentara Indonesia yang membunuh lebih dari 1.000 orang, yang hampir seluruhnya pendukung kemerdekaan, diperkirakan tewas. Tuntutan PBB mengatakan milisi bertindak dengan dukungan militer.

PBB datang ke Timor Timur setelah pemilu Agustus 1999 hingga wilayah itu secara resmi merdeka pada Mei tahun lalu, namun masih dalam misi memberi konsultasi untuk pemerintah, serta bantuan berupa ratusan polisi dan 2.500 pasukan perdamaian.

Sekitar 300 pasukan perdamaian menyisir wilayah pegunungan dan pesisir di Timor Timur hari ini, mencari penembak misterius yang melepas tembakan kemarin di tengah keramaian bus dan truk, yang menewaskan dua orang warga dan melukai 5 korban. PBB mengatakan peristiwa itu, adalah serial terakhir dari episode-episode kekerasan sejak Timor Timur merdeka pada Mei lalu, tampaknya hanya perampokan yang gagal.


Naskah ini merupakan terjemahan dari berita The Guardian bertanggal 25 Februari 2003, dengan judul asli UN indicts general for East Timor crimes. The Guardian tidak menulis nama reporter maupun editor berita, namun hanya memberi keterangan bahwa berita ini dilaporkan oleh staf mereka dan berdasarkan reportase dari beberapa agensi mereka.